JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa program pengentasan kemiskinan yang digagas Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan kebijakan PDI Perjuangan.
Pernyataan ini disampaikan Hasto menanggapi program pembangunan tiga ribu rumah untuk masyarakat miskin yang diluncurkan oleh Prabowo. Program tersebut juga menjadi sorotan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam pidato politiknya saat peringatan HUT ke-52 PDIP di Jakarta, Jumat, (10/1/2025).
“Jadi, memang di dalam program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan itu senapas juga dengan kebijakan PDIP. Maka, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, menyediakan rumah rakyat miskin itu menjadi komitmen bagi seluruh kepala daerah juga anggota legislatif dari PDIP,” kata Hasto, Minggu (12/1/2025).
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa dalam rangka HUT ke-52, partainya berupaya mengingatkan para kader akan jati diri mereka yang berasal dari rakyat kecil. Oleh karena itu, PDIP mendukung program-program Presiden yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Karena program 100 hari (Presiden Prabowo) itu masih in progres, tetapi sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PDIP akan memberikan dukungan sepenuhnya,” ujar dia.
Hasto menambahkan bahwa program kerakyatan Presiden sejalan dengan visi PDIP karena telah melalui persetujuan fraksi-fraksi partai politik di DPR RI, termasuk PDIP.
Saat ditanya mengenai sikap politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo, Hasto menegaskan bahwa dalam sistem presidensial, PDIP tidak menggunakan istilah oposisi. Meski begitu, ia menekankan pentingnya menjalankan fungsi pengawasan dan penyeimbangan.
“PDIP, baik berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, itu selalu memberikan suatu kritik-kritik yang membangun untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” katanya pula.
Menurutnya, kritik membangun juga dilakukan di dalam internal PDIP. Pada peringatan HUT ke-52, PDIP memanfaatkan momen ini untuk melakukan autokritik dan menunjukkan keterbukaan terhadap kritik dari masyarakat.
“Maka, fungsi-fungsi kritik-autokritik itu melekat di dalam fungsi-fungsi PDIP terhadap pemerintah, terhadap DPR, terhadap lembaga-lembaga negara, dan juga terhadap PDIP sendiri,” tuturnya.
